Masyarakat Adat di Provinsi Banten Butuh Payung Hukum se-Tingkat Perda

Atas dasar itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten serta Laboratorium Bantenologi menyelenggarakan acara Pembahasan Laporan Akhir tentang Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Keberadaan Masyarakat Adat di Provinsi Banten, di Hotel Mahadria Kota Serang, pada (Kamis, 22/7/16).

Ajak Muslim, M.Pd selaku Kepala LitBangDa Provinsi Banten berharap agar penelitian ini menghasilkan hasil dan rekomendasi yang baik. “Setelah selama 1,5 bulan melakukan penelitian, semoga para peneliti diharapkan dapat menjawab kegelisahan masyarakat adat dan kasepuhan di Provinsi Banten serta mencarikan solusinya untuk pemerintah”, ucap Ajak Muslim, M.Pd dalam sambutannya 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk pemerintah, yaitu pembuatan payung hukum, pedoman pelaksanaan dan sikap pro aktif dalam proses aplikasinya. “Ada 3 hal yang menjadi rekomendasi untuk pemerintah terhadap masyarakat adat, yaitu membuat peraturan se-tingkat Perda Provinsi Banten yang bisa mengcover berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat, membuat pedoman pelaksanaan dari perda yang sudah ada, dan sikap pro aktif pemerintah dalam mengawal implementasi perda tersebut“, jelas Dr. Ayatullah Humaeni, MA salah satu peneliti dari Lab. Bantenologi.

Hadir sebagai narasumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia, yaitu Drs. Hasbullah, M.Si selaku Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Ia menerangkan bahwa ada beberapa langkah pemberdayaaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud perlindungan atas hak konstitusional, ekonomi, sosial, budaya masyarakat adat dan kasepuhan, yaitu mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, pemberian modal usaha, keterlibatan dalam mengambil keputusan serta keikutsertaan masyarakat adat dalam organisasi. 

Sebanyak 30 orang perwakilan dari berbagai instansi dan perguruan tinggi di Provinsi Banten juga hadir dalam acara ini, seperti Dinas Sosial Prov. Bsanten, Disbudpar Prov. Banten, Kesbangpol Prov. Banten, Bapedda Kab. Pandeglang, Biro Hukum Prov. Banten serta Kampus IAIN SMH Banten, UNBAJA, STIE Bina Bangsa, UNSERA, dan UNTIRTA. (Andri)