‘Jalan ke Arah Barat’: Sejarah Sekolah di Serang (1833-1942)

Dalam berbagai sumber primer disebutkan bahwa sekolah yang pertama kali didirikan di Serang adalah sekolah untuk bangsa Eropa, Europeesche Lagere School (ELS), yaitu dibangun sekitar tahun 1833. Keberadaan sekolah Eropa ini dapat dilihat dari pembentukan apa yang disebut dengan Komisi Sekolah Lokal (Platselijk School Comissie). Surat keputusan (besluit) penggantian anggota Komisi yang ditandatangai Gubernur Jenderal tanggal 18 Desember 1869 juga membuktikan telah lamanya keberadaan sekolah Eropa di Serang.

Hanya anak bangsa (Indo)Eropa yang diizinkan masuk di Sekolah ini. Namun demikian kadangkala beberapa anak-anak pribumi, terutama karena alasan melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi seperti HBS, MULO, AMS, atau STOVIA, diizinkan untuk belajar di ELS ini. Empat anak patih menes: Achmad, Muhammad, Hasan, dan Husein, antara tahun 1892-1897 diterima di Europeesche Lagere School di Serang. Pada tahun 1899 dan 1904, 5 pelajar dari Serang: Agus Adehan, Mas Sastrasudirja, R. Usadiningrat, R. Jasnudin, dan Mas Suraatmaja juga diberi izin oleh pemerintah kolonial untuk belajar di sekolah rendah Eropa. Bahkan pada tahun 1926 dilaporkan bahwa 76% murid ELS di Serang berasal dari kalangan pribumi.

Namun demikian, baru pada tahun 1876 Pemerintah Kolonial mendirikan sekolah untuk bangsa pribumi yang tinggal di Serang. Tahun pendirian sekolah yang bekas lokasinya menjadi lapangan tenis di komplek Kab. Serang ini hampir sama dengan tahun pendirian sekolah serupa yang ada di Lebak, dan Caringin. Bukti keberadaan sekolah ini adalah dibentuknya Komisi Sekolah Pribumi di Serang oleh Pemerintah Kolonial pada tahun 1876. Salah seorang anggota Komisi ini adalah Bupati Serang, Condro Negoro, yang keanggotaannya ditetapkan melalui besluit gubernur jenderal tahun 1876. Karena meninggal tahun 1877, kemudian posisinya sebagai anggota komisi diganti oleh Bupati berikutnya, Panji Gondokusumo.

Tahun 1897 departemen pendidikan Pemerintah Kolonial  mengeluarkan keputusan untuk membagi sekolah pribumi tertua ini menjadi dua jenis berlandaskan peraturan pemerintah tahun 1893 no. 125 yang menetapkan reorganisasi sekolah pribumi menjadi sekolah pribumi kelas satu dan sekolah pribumi kelas dua. Reorganisasi ini sebenarnya makin memperlihatkan sifat elitis, diskriminatif dan segregatif sistem pendidikan masa kolonial. Sekolah lebih dikenal dengan Standen School atau Sekolah berdasarkan Status. Sekolah kelas satu hanya dapat dinikmati oleh murid-murid yang orang tuanya memiliki jabatan dan status sosial sangat tinggi, seperti Raja, Sultan, Bupati, patih, wedana, jaksa kepala, adjunct controleur, penghulu kepala, kepala kantor pos, kepala stasion kereta, maupun saudagar. Anak-anak pamong praja tingkat rendah, seperti juru tulis, mantri garam, mantri cacar, mantri air, mantri guru, kepala sipir, harus puas untuk belajar di sekolah kelas dua.

Sifat apartheid sistem pendidikan kolonial tidak hanya tercermin dalam (kualitas) bangunan yang membedakan sekolah kedua jenis sekolah ini tetapi juga kurikulum, kualitas pengajaran dan sekaligus juga hak-hak yang melekat pada alumninya. Misalnya, alumni sekolah pribumi kelas satu diizinkan untuk melanjutkan sekolah di Sekolah calon pamongpraja baik itu Hoofden School (Sekolah Menak) di Bandung, STOVIA di Jakarta, HBS, MULO, AMS. Terkait dengan kurikulum, misalnya di sekolah kelas dua tidak diajarkan bahasa Belanda sehingga tidak memungkinkan alumninya melanjutkan sekolah-sekolah yang berkurikulum Belanda tingkat menengah apalagi untuk sekolah tinggi dan universitas.

Pada tahun 1897 Pemerintah Kolonial menetapkan lokal bangunan sekolah pribumi pertama menjadi lokasi inlandsche school 2e klass (sekolah pribumi kelas dua). Sementara itu untuk lokasi sekolah pribumi kelas satu, departemen pendidikan membangun gedung baru dengan menghabiskan biaya yang ukuran waktu itu sangat besar, yaitu sebesar fl. 3546 florin atau gulden. Dari dana yang dipakai, dapat dipastikan bahwa kualitas bangunan sekolah ini bagus dan permanen. Menurut memori kolektif para sesepuh Serang menyebutkan bahwa lantai kantor guru dilapisi marmer dan ruang kelasnya menggunakan tegel berbahan batu besi. Sementara sekolah kelas dua harus puas dengan bangunan semi permanen dengan lantai tidak berplester.

Sampai tahun 1913, di Banten (tidak termasuk Tangerang) terdapat 4 sekolah pribumi kelas 1, dan 23 sekolah kelas dua yang tersebar di 23 kewedanaan yang berada di Lebak, Serang, dan Pandeglang. Sementara di Tangerang sampai tahun 1919, terdapat 4 sekolah kelas dua yang lokasinya ada di Kota Tangerang, Mauk, Cikupa, dan Balaraja. Kemudian hanya saja pada tahun 1914, kedua sekolah ini berubah menjadi sekolah HIS (Holland inlandsche school) atau sekolah pribumi yang mengajarkan bahasa Belanda. Dengan demikian sekolah ini melahirkan para alumni yang melek huruf dan dapat akses ke sumber-sumber pengetahuan berbahasa Eropa. Alumni sekolah ini diberi hak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti MULO, dan OSVIA. Bagi para alumninya yang diberi izin untuk masuk sekolah dasar Eropa, diberi izin untuk masuk STOVIA dan bahkan HBS, sekolah menengah yang bisa mengantarkan alumninya dapat diterima di Perguruan Tinggi.

OSVIA dan Noormal School 1910

Salah satu sekolah dengan jenjang tertinggi yang pernah ada di Banten sampai tahun 1910 adalah Opleidingsschool voor Inlandsche  Ambtenaren (OSVIA), sekolah persiapan calon pamong praja. Mendiskusikan sejarah OSVIA penting karena beberapa alasan. Pertama, sekolah jenis ini sampai tahun 1910, hanya ada di enam kota di Indonesia: Bandung, Magelang, Madiun, Blitar, Probolinggo, dan Serang. Pilihan terhadap lokasi, disamping karena alasan praktis dan birokratis, juga terkait dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Kedua, dalam sistem dan manajemen birokrasi kolonial, mereka yang direkrut adalah yang memiliki pendidikan, akses terhadap (media) literasi dan tentu saja lulus dari sekolah persiapan calon pamong praja. Maka dalam hal ini OSVIA dapat dikatakan sebagai alat mobilisasi vertikal bagi kaum pribumi untuk menduduki formasi birokrasi kolonial, sebuah karir yang selalu diidam-idamkan oleh kaum priyayi. Fenomena ini makin memperkuat apa yang disebut H.J. Benda dengan ‘prijaji civilization’ atau peradaban priyayi, yang bisa diperhadapkan dengan ‘santri civilization’ atau peradaban santri, terutama setelah peristiwa Geger Cilegon (1888).

Semakin banyaknya siswa lulusan sekolah kelas dua di Banten serta pertumbuhan jumlah sekolah mendorong pemerintah untuk menggodok rencana pendirian sekolah calon guru. Semakin banyaknya siswa alumni sekolah kelas dua dan HIS yang tidak mendapatkan pekerjaan merupakan satu dari dua alasan pendirian Normaal school voor Hulp Onderwijzer atau sekolah calon guru untuk sekolah rendah. Sekolah ini pertama kali berdiri tahun 1910 dan diselenggarkan secara particuliere. Sementara itu, jumlah sekolah desa di Serang saja sudah mencapai angka lebih dari 150 sekolah. Dan ini membutuhkan ratusan tenaga pengajar yang berkualifikasi. Dua alasan inilah yang dilaporkan dalam dokumen rencana pendirian sekolah ini. Seiring didirikannya ratusan sekolah desa yang tersebar di berbagai kewedanaan di Banten, maka kebutuhan akan tenaga pengajar yang berkualitas meningkat. Maka sekolah ini kemudian diambil alih Pemerintah Kolonial pada tahun 1920. Status Normaal School dengan demikian di-negeri-kan yang mendapat subsidi penuh dari Pemerintah Kolonial.

Bekas bangunan sekolah OSVIA ini masih berdiri megah sampai sekarang dan dipakai oleh Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Serang. Sementara bekas bangunan sekolah Normaal School dipakai sebagai markas KOREM Maulana Yusuf.

Sekolah Desa (1908-1942): Upaya Pemberantasan Buta Huruf (Latin)

Pendirian sekolah desa (volkschool) dan sambungannya (vervolgschool) dimulai seiring dengan perubahan status dan pemberian otonomi kepada desa. Peraturan Pemerintah Kolonial mengenai ini dikeluarkan dalam bentuk yang dikenal dengan Inlandsche Gemeente Ordonnantie (Peraturan Pemerintahan Kotapraja Pribumi). Berdasarkan peraturan ini Bupati diberi wewenang penuh tidak hanya dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya tetapi juga peningkatan dan pemerataan pendidikan.

Pengkajian pendirian Sekolah Rakyat di Banten sudah dimulai tahun 1906. Sekolah ini dibuat sebagai upaya untuk memberantas buta huruf. Berbeda dengan sekolah gubernemen yang ditanggung semua biaya pendirian dan subsidi operasional tahunannya oleh Pemerintah Kolonial, sekolah ini dibangun sebagian berdasarkan dana swadaya masyarakat. Pemerintah hanya memberi bantuan sebagiannya saja.
Murid-murid sekolah ini berasal dari kampung-kampung di sekeliling lokasi sekolah. Pelajaran yang diajarkan adalah membaca, menulis, dan berhitung. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa melayu, Jawa dan Sunda Banten. Tingkat pelajaran berhitung yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan praktis setempat. Tahun 1908, Banten menyaksikan pendirian Sekolah Desa pertama yang terletak di desa Sumurpicung. Lokasi sekolah ini diduga di area yang sekarang menjadi K-3, Ciceri, Kota Serang. sampai tahun 1913, di Serang berhasil dibangun 70 sekolah desa. Sampai tahun 1934, dilaporkan sudah terdapat lebih dari seratus Sekolah Desa di sejumlah district di wilayah yang masuk dalam regentschap Serang: Serang (22), Ciomas (15), Cilegon (25), Anyer (14), Ciruas (20), Pontang (12), Pamarayan (17).

Publikasi dan Pergerakan Modern

Salah satu buah dari upaya penyebarluasan pendidikan di masyarakat Banten adalah tumbuhnya kesadaran di kalangan kelas menengah terdidik Banten yang memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan fenomena relatif menarik yang terjadi di sekililing mereka dalam media tulisan, baik dalam bentuk buku, koran, tabloid, maupun majalah. Mimbar, Koran Tirtayasa, dan Surosowan adalah majalah dan koran yang diterbitkan antara tahun 1919-1931 oleh orang Banten. Parimbon Banten oleh Harunajaya (1932), Dialect Djawa Banten oleh Mas Mangundikaria (1914), Memoar oleh Achmad Jayadiningrat (1933), Critische Beschouwing oleh Hussein Jayadiningrat (1913) adalah produk literasi tingkat tinggi yang ditulis oleh orang Banten. Dan menariknya mereka adalah sekelompok anggota masyarakat yang pernah mengenyam pendidikan di berbagai sekolah yang ada di Banten.
Berbanding lurus dengan akses pendidikan tersebut munculnya kesadaran untuk terlibat dalam pergerakan-pergerakan yang concern untuk memajukan kemandirian ekonomi dan pemberian akses seluas-luasnya kepada masyarakat Banten. SI berkembang luas di Banten. Perkumpulan yang bersifat kedaerahan juga berkembang, seperti Boedi Banten, Perhimpunan Tirtayasa, Perhimpunan Penggayuh Utama. Di samping mendirikan badan usaha, pergerakan ini juga mendirikan lembaga pendidikan. SI mendirikan HIS SI di Caringin, Menes, dan Serang. Boedi Banten mendirikan Bantam Institut di Kaloran Penah, Serang. Perkumpulan ini juga memiliki himne, yang sangat patriotis, ‘Banten, Negeri Leluhurku,’ yang di-aransemen oleh R.S.P. Winangun. Tirtayasa mendirikan HIS met de Koran di lokasi yang sekarang menjadi Yayasan Khoirul Huda di Kaloran. Tidak kalah semangat, Penggayuh Utama juga mendirikan sekolah serupa yaitu HIS particulier di Ciruas.

Serang: a city of knowledge

Pendek kata, keberadaan sekolah di Serang ternyata telah menjadi alat mobilitas vertikal kaum terpelajar Serang (Banten) menuju puncak karir, baik akademis maupun birokratis pada zaman Kolonial maupun setelah Kemerdekaan. Achmad Jayadiningrat adalah ketua asosiasi Bupati se Jawa tahun 1924-1932 dan anggota volksraad, yang pernah mewakili Indonesia di Jenewa dan berpidato dalam bahasa Perancis tahun 1924. Prof. Dr. Husein Jayadingrat adalah orang indonesia pertama yang mendapatkan gelar akademik tertinggi di Eropa. Ia juga dicatat sebagai guru besar pertama di Indonesia (1924). Maria Ulfah Jayadingrat, menteri sosial (1949-1951), adalah wanita pertama dari Indonesia yang mendapatkan gelar meester van de rechten dari Universitas Leiden. Lukman Jayadiningrat adalah Direktur Departemen Pendidikan (1938-1942). Oleh karena itu mari kita jadikan Serang, sebagai a city of knowledge atau darul hikmah, kota ilmu pengetahuan!