Mimpi Lahirnya Perda Kebudayaan

Dari segi tujuannya, paling tidak ada empat judul yang mencerminkan tujuan umum peraturan tersebut, yakni pelestarian, pembinaan, pemeliharaan, pengembangan, pemberdayaan, atau penggabungan dua atau lebih tujuan itu. Beberapa contoh di antaranya adalah Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali, Perda Provinsi Lampung No. 2 tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, Perda Kabupaten Ngawi No. 10 tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional, Perda Kabupaten Karanganyar No. 2 tahun 2013 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, dan Perda Kota Bekasi No. 07 tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya Kota Bekasi.

Membaca puluhan peraturan yang berhasil dikumpulkan itu, saya pun memimpikan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten tentang Kebudayaan atau apapun judulnya. Saya hanya memimpikan tiga hal saja dalam Perda itu. Tiga mimpi itu adalah tiga saran yang dianggap penting untuk masuk ke dalam batang tubuh Perda. Saran pertama, Perda tersebut diharapkan dapat memayungi kebudayaan secara luas seperti yang didapati pada Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Di dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa kebudayaan daerah itu mencakup unsur kesenian, kepurbakalaan, permuseuman, kesejarahan, kebahasaan dan kesusastraan, nilai tradisi, kepustakaan dan naskah kuno, serta perfilman. Keluasan cakupan perda juga bisa ditunjukkan dengan mengakomodir bentuk kebudayaan yang bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible). Tujuannya pun tidak hanya sekadar melestarikan budaya yang sifatnya warisan, tetapi juga memfasilitasi aktivitas budaya kekinian yang bersifat dinamis. 

Saran kedua, dalam perda kebudayaan Banten dimasukkan satu bab tentang kekhususan budaya Banten yang dinilai sangat berharga dan membutuhkan perhatian khusus pemerintah dengan melibatkan masyarakat secara umum. Penentuan apa saja yang termasuk ke dalam kekhususan budaya Banten ini memang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian dan ketegasan sikap  dari berbagai pihak. Dalam tulisan ini, sebagai tahap awal,dapat diajukan dua wilayah yang layak dijadikan kekhususan budaya Banten, yaitu Masyarakat Hukum Adat Baduy dan Kawasan eks Kesultanan Banten.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Baduy adalah masyarakat yang tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Keberadaan MHA Baduy begitu penting dan perlu mendapat perhatian serius karena masyarakat Baduy lah yang menjadi satu-satunya bukti otentik masyarakat dan kebudayaan Sunda Kuno yang masih dapat kita temui saat ini. MHA Baduy adalah sumber nilai dan kearifan lokal yang luhur atau “museum” hidup dari kebudayaan Sunda Kuno di mana kita dapat belajar tentang banyak hal di sana. Memang MHA Baduy telah mendapatkan perlindungan hukum lewat Perda Kabupaten Lebak No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Namun Perda itu sebetulnya hanya mengatur batas-batas tanah ulayat Baduy saja, tidak secara rinci mengatur beberapa aspek lainnya. Maka, dengan diaturnya MHA Baduy dalam bab khusus, tidak saja akan memperkuat posisi mereka secara hukum,  tetapi juga dapat menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat adat yang menjadi kekayaan budaya daerah Banten.

Wilayah kedua adalah Kawasan eks Kesultanan Banten mulai dari Banten Girang, Kampung Kenari, kampung Kasunyatan, Tasikardi, kawasan eks keraton Surosowan dan Kaibon, hingga eks Keraton Tirtayasa. Kawasan ini begitu penting dijaga karena menjadi tanda kejayaan masa lalu Banten yang mendunia dengan artefak yang luar biasa berlimpah. Kawasan ini bahkan dipandang sebagai satu-satunya kawasan peninggalan kota Islam terlengkap di Indonesia. Kawasan ini dapat dikatakan laboratorium besar bagi berbagai kajian keilmuan seperti arkeologi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Keberhasilan mengelola dengan baik warisan eks Kesultanan Banten ini tentu akan menjadikan kawasan ini kebanggaan dan harga diri orang Banten secara umum. Apalagi jika cita-cita itu diwujudkan menjadi kerja keras dan serius untuk mengantarkan kawasan ini menjadi warisan dunia yang diakui UNESCO.

Maka dari itu, pengelolaannya tidak cukup diserahkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saja, tetapi juga diperlukan satu lembaga, badan, atau apapun namanya, yang mampu mengelola warisan eks Kesultanan Banten  secara profesional dan visioner. Keanggotaan lembaga dapat terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, peneliti, perwakilan lembaga-lembaga kebudayaan, dan sebagainya. Kemudian, semua pihak tersebut secara bersama-sama melakukan pendampingan masyarakat di sekitar kawasan agar ikut berperan aktif dalam proses pengelolaan dan pelestarian setiap peninggalan eks Kesultanan Banten itu.

Untuk mewujudkan hal itu semua, tentu diperlukan landasan hukum yang kuat dan mengikat agar harapan itu tidak sekadar menjadi mimpi dan romantisme kejayaan masa lalu saja. Sebagai bahan perbandingan terkait bagaimana warisan kesultanan itu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, kita bisa melihat Peraturan Daerah Kota Ternate No. 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate. Dalam perda ini dijelaskan tentang Masyarakat Adat Kesultanan Ternate, tanah adat, peninggalan sejarah Kesultanan Ternate, Lembaga Adat Kesultanan Ternate, kegiatan keagamaan, kesenian, dan kebudayaan Kesultanan ternate.

Dua wilayah lain yang dapat dijadikan kekhususan budaya Banten untuk tahap selanjutnya adalah wilayah budaya Betawi yang tersebar mulai dari Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Kabupaten Tangerang dan wilayah Masyarakat Kasepuhan yang tersebar di Kabupaten Lebak. Perkembangan pesat Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang lambat laun mulai menggeser keberadaan etnis Betawi dan warisan budayanya yang sangat kaya. Sebagai daerah yang berada di pinggiran Jakarta, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang mengalami perkembangan perumahan yang sangat pesat. Hal itu berefek pada tergusurnya masyarakat Betawi dari tanah leluhurnya.

Salah satu dampak yang paling kentara adalah hilangnya rumah tradisional Betawi yang bernama Rumah Kebaya dan Rumah Blandongan. Sedangkan wilayah Masyarakat Kasepuhan tergolong “cukup aman” dengan terbitnya Perda Kabupaten Lebak No. 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Dalam Lampiran Perda tersebut tercatat 522 kampung yang termasuk ke dalam Masyarakat Kasepuhan yang terdiri dari 6 pupuhu kasepuhan, dan ratusan sesepuh kampung, maupun gurumulan atau rendangan. Namun demikian, pengakuannya melalui peraturan yang lebih tinggi tentu akan lebih menguatkan hak adat Masyarakat Kasepuhan.

Saran ketiga, perlu adanya bab khusus tentang Dewan Kesenian. Hal ini bersifat mendesak dan penting karena secara faktual hampir di setiap provinsi, kabupaten, dan kota telah terbentuk Dewan Kesenian. Keberadaan Dewan Kesenian yang dianggap sebagai lembaga mitra pemerintah untuk urusan kesenian sesungguhnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar pembentukan Dewan Kesenian hanyalah Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5A tahun 1993. Oleh karena itu, pada kegiatan Sarasehan Kesenian Daerah yang diadakan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19-21 Maret 2014 merekomendasikan agar Instruksi itu ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bahkan Gunoto Saparie, menegaskan lebih jauh bahwa selain menerbitkan Permendagri, di tiap-tiap provinsi, kabupaten maupun kota  perlu ada Perda tentang Dewan Kesenian (lihat https://malaymusic.wordpress.com).

Dengan terbitnya Perda tentang Dewan Kesenian atau tercantumnya secara tegas perihal Dewan Kesenian dalam  Perda, maka kedudukan Dewan Kesenian sebagai lembaga mitra kerja pemerintah dalam bidang kesenian tidak saja bersifat anggapan, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat. Peraturan Walikota Medan No. 10 tahun 2014 tentang Majelis Kesenian Medan dan Dewan Kesenian Medan dapat kita jadikan contoh terobosan yang dilakukan daerah. Dalam peraturan ini secara rinci dijelaskan tentang struktur kelembagaan, kepengurusan, keanggotaan, mekanisme pemilihan anggota, hingga sumber pembiayaan Majelis Kesenian Medan dan Dewan Kesenian Medan.

Walaupun mungkin terdapat respon apatis terhadap Perda yang seringkali mandul, namun paling tidak menurut saya, dengan terbitnya Perda terkait kebudayaan, kita memiliki payung hukum terkait arah dan kebijakan kebudayaan daerah, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat, dan sebagainya. Dengan demikian, mimpi membangun kebudayaan Banten ke arah yang lebih baik diharapkan dapat menjadi kenyataan.

 

Helmy Faizi Bahrul Ulumi

Direktur Laboratorium Bantenologi IAIN SMH Banten dan Ketua Bidang Litbang dan Advokasi Dewan Kesenian Banten

----

Tulisan ini diterbitkan Radar Banten